Berita dan Pengumuman

Zakat Fitrah dan Problem Kontemporer Hukum Islam

  • Di Publikasikan Pada: 01 Apr 2023
  • Oleh: Mohammad Ikhwanuddin

Para anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Timur menggelar diskusi bersama dengan Lazismu pada Jumat, 31 Maret 2023, pada Jam 21.00 WIB. Pertemuan ini sekaligus mendengarkan beberapa pihak, termasuk dari pakar Hukum Islam dan pengurus Lazismu, terutama terkait dengan Gerakan Zakat Fitrah Ramadhan 1444H yang diedarkan oleh PWM Jatim melalui surat No.156/INS/II.0/C/2023 tertanggal 25 Maret 2023.

Dalam pertemuan tersebut, setidaknya 3 kesimpulan dibuat dan telah disampaikan oleh Moderator Prof Uril Bahruddin. Pertama, semua angggota Mejelis Tarjih dan Tajdid PWM Jatim mendukung edaran Gerakan Zakat Fitrah tersebut, sekaligus menguatkan dan menyosialisasikan putusan Munas Tarjih ke 31 di Gresik. Kedua, memberikan masukan terhadap perbaikan redaksi, di antaranya memasukkan kata “mustahik” pada sararan Zakat Fitrah berikut kriterianya, ketiga, diperlukan upaya-upaya lebih lanjut agar tidak membuka “kecemburuan sosial” dalam pengelolaan zakat.

Pembahasan ini cukup mencerahkan, terlebih jika titik bahasan dimulai dari Surat Edaran di atas. Hal ini, tentu saja, memuat pembelajaran masyarakat muslim tentang problem kontemporer zakat fitrah. Penulis berusaha mengurutkan problem kontemporer zakat berdasarkan Surat Edaran PWM Jawa Timur di atas (beberapa pandangan di sini sebatas refleksi pribadi atas amatan diskusi yang berjalan dan Surat Edaran), yaitu:

1.    Zakat Fitrah dengan Uang senilai 45.000 ( Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)/ Per-orang.

Dalam kewajiban Zakat Fitrah, tren beberapa lembaga fatwa di Indonesia hampir sepakat tentang kebolehan membayar zakat fitrah dengan uang. Dalam Buku II Materi Munas Tarjih ke-XXXI di Gresik disebutkan “Kadar zakat fitri yang harus dikeluarkan untuk tiap-tiap kepala adalah minimal satu sha' dari makanan pokok, seperti; gandum, kurma atau dari kismis (anggur kering) atau uang seharga makanan tersebut (hal. 282).

Mengenai harga makanan pokok, Munas Tarjih memberikan arahan dengan harga 1 sha (2,5 kg) dari rata-rata harga makanan pokok, atau dalam konteks Indonesia, harga beras. Bahkan Munas Tarjih memberikan simulasi perhitungannya (hal. 283).

Dari sini saya melihat, ada potensi untuk memberikan pencerahan pada masyarakat terkait nilai 45.000. Jika merujuk pada PIHPS (Pusat Informasi harga Pangan Strategis) Nasional di laman hargapangan.id (data diakses 01 April 2023), ada informasi tentang harga pangan antar daerah di 34 Provinsi, dengan klasifikasi 3 jenis pasar (tradisional, modern, besar).

Untuk pasar tradisional, harga beras di Jawa Timur Rp. 12.100, tertinggi di Kalimantan Tengah (Rp. 17.400) dan terendah di NTB (Rp. 10.900). Untuk Pasar Modern, harga beras di Jawa Timur Rp. 12.350, tertinggi di Sulawesi Tenggara (Rp.18.750) dan terendah di Sulawesi Barat (Rp.11.900). Sementara untuk Pedagang Besar, harga beras di Jawa Timur Rp.11.700, tertinggi di Kalimantan Tengah (Rp.16.400) dan terendah di NTB (Rp.9.700).

Jika memakai harga beras di Jawa Timur, dan kita batasi pada pasar tradisional dan modern, makan kadar Zakat Fitrah berbentuk uang, dengan dikalikan 1 sha atau 2,5 kg (berdasarkan Munas Tarjih), maka didapati uang sejumlah Rp.32.250 (untuk Zakat Fitrah berdasarkan harga beras di Pasar Tradisional Jatim), dan Rp.30.875 (untuk Zakat Fitrah berdasarkan harga beras di Pasar Modern Jatim).

Artinya, kelebihan dari kadar ketentuan dari harga pasar tersebut adalah pembulatan, dan atau sebagai kelebihan atas kewajiban kadar minimal Zakat Fitrah. Informasi ini mungkin perlu tersampaikan pada Muzakki sebagai bagian dari pencerahan masyarakat.

Atau paling tidak, jika ada perbedaan basis data harga, bisa tersampaikan dalam lampiran edaran. Misal data diambil dari Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Bahan Pokok (Siskaperbapo) di Jawa Timur ( https://siskaperbapo.jatimprov.go.id/harga/grafik ), yang kebetulan masih sama, atau hampir sama, saat ini dengan laman hargapangan.id.

2.    Penggalangan Zakat Fitrah dikoordinasikan oleh Lazismu PDM setempat, untuk selanjutnya ditransfer ke Lazismu PWM Jawa Timur paling lambat 19 April 2023.

Secara umum, semua pengurus Lazismu telah menyatakan siap untuk mengikuti surat edaran dan arahan pimpinan. Hanya saja, pada konteks ini, beberapa pengurus Lazismu menanyakan perihal jika daerah tertentu sebenarnya tidak ada kelebihan Zakat Fitrah dan atau tidak ada kendala dalam proses pendistribusian selama Bulan Ramadan/ sebelum Shalat Idul Fitri. Sehingga “belum” dibutuhkan untuk disentralisasi di wilayah Lazismu Provinsi.

Argumen yang dinyatakan, bahwa Lazismu ada di setiap daerah dan selalu menjadi ujung tombak dalam penarikan dan pendistribusiannya, serta Lazis telah memiliki data Mustahik yang akan menjadi sasaran Zakat Fitrah. Hal ini pula, dalam salah satu kesimpulan dalam diskusi Majelis Tarjih dan Tajdid PWM Jawa Timur dan Lazismu pada Jumat, 31 Maret 2023, membutuhkan upaya semua pihak untuk meminimalisir kecemburuan sosial, jika muncul, dari para pimpinan persyarikatan di daerah. Tapi secara umum, yang hadir dalam diskusi rapat, menyatakan siap tunduk dan patuh atas instruksi pimpinan, dan akan menjalankan dengan ikhlas.

3.    Perolehan Dana Zakat Fitrah1444H sepenuhnya (100%) dibelikan beras.

Pada poin terkait penerimaan uang Zakat Fitrah yang kemudian dibelikan beras terlebih dahulu sebelum ditasarrufkan/ didistribusikan kepada mustahik (orang yang berhak), sebenarnya tidak harus. Hal ini dikarenakan Munas Tarjih memilih kebolehan mengeluarkan Zakat Fitrah dengan uang, artinya Mustahik menerima zakat (baik dari Muzakki langsung, atau melalui Lazismu) bisa berupa uang.

Wakil Ketua PWM yang membidani tarjih Dr Syamsuddin pernah menyinggung tren kebolehan Zakat Fitrah dengan uang, dan didistribusikan dalam bentuk uang. Selain ada di dalam Munas Tarjih XXXI di Gresik, ada juga di dalam hasil kajian Lembaga Bahsul Masail (LBM) PBNU tertanggal 18 Mei 2020, juga tertuang dalam Fatwa MUI No. 23 Tahun 2020.

Namun, semua anggota rapat zoom tersebut bersepakat bahwa kebutuhan beras sebagai makanan pokok adalah penting dan yang utama. Sehingga turut serta mendukung instruksi pimpinan.

4.    Didistribusikan Setiap Bulan

Jika merujuk pada Munas Tarjih XXXI di Gresik, pada bab Pembaruan Distribusi Zakat Fitrah (h.288), salah satu unsur kebaruannya adalah Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah cenderung memilih pandangan Hanafiyyah, yaitu Pembagian zakat fitri dapat dilakukan sepanjang tahun atau bahkan seumur hidup (h.291).

Oleh karena telah menjadi ketetapan Munas Tarjih, meski tema ini belum ditanfidz, maka Surat Edaran PWM Jatim itu sudah sesuai. Dalam sebuah rapat, salah satu pengurus Lazismu, menyarankan agar tidak lama-lama dalam pengelolaan Zakat Fitrah. Dia menyarankan 3-6 bulan saja. Karena penerimaan Lazismu tidak hanya Zakat Fitrah, sehingga potensi untuk mendistribusikan harta dari jenis zakat mal atau lainnya, termasuk infaq, akan terus terjadi sepanjang tahun.

Sebagai data tambahan. Pada kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba’ah karya Abdurrahman al-Jaziri, memang juga disebutkan bahwa pembayaran (bukan hanya pendistribusian) bisa dimajukan, bisa diakhirkan. Waktu pembayaran zakat Fitrah sepanjang umur dan di waktu kapan pun, sebagaimana kewajiban lain yang bersifat mawassa’ah (waktu diperluas). Hanya saja, tetap kesunnahannya sebelum keluar menuju tempat Shalat Id (h.323, cetakan Dar al-Kutub al-Ilmiyyah).

Ini berarti, dalam Mazhab Hanafiyah, bahkan membayar Zakat pun dikatagorikan muwassa’ah. Jika demikian, maka sebenarnya pemberian argumentasi khusus pendistribusian yang tidak selesai saat 1 Syawal, karena ada alasan/ kendala, sebagaimana di Munas Tarjih XXXI (h.287) kurang signifikan.

Terlebih, dalam beberapa literatur, argumentasi Hadis “aghnuhum fi hadza al-yaum” riwayat al-Hakim dan al-Daruqutni, (Munas Tarjih, h.291), secara kualitas hadis masih perlu telaah lebih lanjut, dan secara makna leksikal justru mendukung distribusi zakat pada hari Id (sebelum Shalat Id), sebagaimana pendapat Syafiiyah, Malikiyyah, dan Hanafiyyah

Sebagai catatan: di antara literatur yang memberikan komentar kurang kuat (du’f) atau cela  (jarh) terkait hadis tersebut adalah al-San'ani dalam al-‘Iddah ala al-Ahkam (3/139), al-Albani dalam Tamam al-Minnah (388) dan Irwa' al-Galil (844), Muhammad bin Abd al-Hadi dalam Tanqih al-Tahqiq (3/102), Ibn Utsaimin dalam al-Syarh al-Mumti' (6/171), al-Nawawi dalam al-Majmu' (6/126), Ibn Mulqin dalam Khulasat al-Badr al-Munir (1/313), Ibn al-Iraqi dalam Tarh al-Tasrib (4/64), Ibn Hazm dalam al-Mahalli (6/121), Syu’aib al-Arnaut dalam Takhrij al-Musnad (9/249), Ibn Adi dalam al-Kamil fi al-Du’afa’ (8/319).

Sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan, anggota Munas Tarjih dan Tajdid PWM Jatim menerima dan turut mendukung dan menguatkan kebijakan itu. Namun dalam konteks pengembangan hukum dan kajian, terutama dalam konteks ketersesuaian pendapat Hanafiyyah dengan Sunnah Qauliyyah dan Fi’liyyah Nabi (lihat Buku II Munas Tarjih XXXI h. 291) akan selalu terbuka untuk didiskusikan.

5.    Untuk bakti Pendidik dan Tenaga Kependidikan serta Muballigh Muhammadiyah di Daerah

Semua peserta diskusi, bersepakat bahwa perlu ada penambahan kata “Mustahik” dalam profesi-profesi tersebut. Tentu, pemberian kriteria pada Pendidik/TKP/Muballigh sangat perlu, sebagaimana informasi yang diterima bahwa ada kriteria yang berpenghasilan di bawah 500ribu/bulan, atau kriteria lain.

Salah satu pengurus Lazismu, bahkan mengonfirmasi di beberapa daerah, meski pegawai AUM dibayar jauh dari kelayakan, tapi mereka punya ladang, sawah, perdagangan, dan kos-kosan. “Kehadiran mereka bekerja di AUM didasari pada keikhlasan dan mengabdi di AUM”. Pengurus lain juga menimpali, “Mungkin dalam tasarruf juga tidak khusus pada guru Muhammadiyah”. Lazismu mengambil dana zakat, dan mendistribusikannya pada Mustahiq, baik termasuk warga persyarikatan atau tidak.

Hal ini semakin menunjukkan bahwa Lazismu di daerah sudah berjalan cukup baik dan memiliki amanah, sehingga berdasarkan basis data yang tepat, penarikan dan pendistribusian bisa lebih merata dan tepat sasaran. Semua peserta turut mengamini, bahwa ada kelebihan yang signifikan dengan penentuan Mustahik yang terfokus dan terarah, seperti diberikan pada Guru, Tendik dan Muballigh Muhammadiyah daerah.

Sebagai ikhtitam, baik Pengurus Lazismu maupun anggota MTT PWM Jatim yang hadir, semua menyambut dengan gembira dan mendukung Gerakan Zakat Fitrah Ramadhan 1444 H dan Bakti Guru Muhammadiyah Jawa Timur. Surat edaran ini, sebagaimana konklusi kajian MTT, sudah benar dan telah mengikuti prinsip-prinsip Syariah.

Selamat berzakat di Lazismu. Terima kasih untuk para Guru, Tendik, dan Muballigh Muhammadiyah.

Oleh Mohammad Ikhwanuddin, Kaprodi Hukum Keluarga Islam UMSurabaya, Pengampu Mata Kuliah Hadis Hukum, Anggota MTT PWM Jatim Divisi Kaderisasi dan Publikasi.